Taiwan Beri Subsidi Rp55 Juta agar Warga Mau Punya Anak, Negara Lain Terapkan Strategi Serupa
Sejumlah negara menghadapi krisis demografi akibat rendahnya angka kelahiran, hingga mendorong pemerintah mengambil langkah berani seperti memberikan subsidi besar agar warganya mau memiliki anak.
Fenomena penurunan angka kelahiran atau birth rate kini menjadi tantangan serius di banyak negara. Populasi yang menua, ditambah generasi muda yang enggan menikah atau memiliki anak karena alasan biaya hidup, membuat pemerintah harus turun tangan mencari solusi.
Salah satu langkah drastis datang dari Taiwan. Pemerintah di sana memberikan subsidi hingga Rp55 juta bagi warganya yang bersedia memiliki anak. Langkah ini dilakukan untuk menekan laju penurunan populasi yang diprediksi bisa berdampak pada perekonomian dan keberlangsungan tenaga kerja di masa depan.
Tidak hanya Taiwan, Jepang juga menghadapi situasi serupa. Negeri Sakura mencatat angka kelahiran terendah sepanjang sejarah pada 2024. Sebagai respon, pemerintah Jepang memberikan insentif berupa tunjangan anak, memperluas fasilitas penitipan, hingga mengurangi biaya pendidikan agar keluarga muda lebih terdorong memiliki anak.
Di Korea Selatan, yang dikenal memiliki tingkat kelahiran paling rendah di dunia, pemerintah menawarkan berbagai program, mulai dari subsidi tempat tinggal hingga cuti melahirkan lebih panjang bagi perempuan pekerja. Namun, tantangan tetap besar karena banyak generasi muda menilai biaya membesarkan anak tidak sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini.
Bahkan negara-negara di Eropa seperti Italia dan Prancis juga menghadapi masalah serupa. Italia memberikan insentif uang tunai untuk setiap bayi yang lahir, sementara Prancis fokus memperluas layanan penitipan anak dengan biaya terjangkau.
Fenomena ini menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan demografi bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Negara dengan populasi menua berisiko kehilangan produktivitas, meningkatnya beban pensiun, hingga berkurangnya daya saing global.
Meski begitu, para ahli menilai bahwa insentif finansial saja belum cukup. Diperlukan kebijakan menyeluruh, termasuk reformasi pasar kerja, ketersediaan hunian terjangkau, hingga perbaikan lingkungan sosial yang ramah bagi keluarga muda.
